Terakhir, Bawaslu Gelar Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Tahun 2021

Samarinda, Bawaslu Kota Samarinda - Rapat Koordinasi Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di mulai pada tanggal 21- 23 Mei 2021 melalui Via Media Daring Zoom yang dimulai pukul 19.30 Wib yang menjadi leading sektor pada kegiatan tersebut adalah Bawaslu RI melalui Koordiator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, pada kegiatan tersebut juga dibarengi dengan kegiatan Halal Bihalal. Peserta yang terundangan pada kegiatan P5 adala Bawaslu Provinsi Kordiv PHL dan Kasek se Indonesia Bawaslu Kab/Kota Kordiv PHL dan Kasek se Indonesia, jumlah yang hadir pada rakor P5 Via Daring Zoom sebanyak 800 peserta.

Acara pertama adalah laporan kegiatan Rakor P5 yang dibacakan oleh Biro Pengawasan selanjutnya sambutan yang dimulai dari Sekjen Bawaslu RI Dr. Gunawan Suswantoro, Sekjen Bawaslu Menyampaikan pada pembukaan rakor P5 beliau mengatakan bahwa Penyelenggaran P5 yang menjadi Program Nasional (PN) Bawaslu RI yang salah satunya adalah Sekolah Kader Pengawas Partisapatif (SKPP) akan berakhir pada tahun 2021 yang artinya tahun ini adalah tahun terkahir kegiatan tersebut dilaksanakan, alasan dari penghentian kegiatan tersebut berdasarkan anggaran pemerintah yang sedang defisit, harapannya tahun 2022 dan Tahun selanjutnya Pemerintah sudah membaik dan tidak defisit lagi agar roda perekonomian berjalan dengan baik dan Pandemi segera berakhir. Selanjutnya yang memberikan sambutan adalah anggota Bawaslu RI Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M. Si dlam penyampaian sambutannya Kordiv Pengawasan bawaslu RI peniadaan atau hilangnya SKPP di PN Bawaslu RI bukan sebuah akhir kita masih bisa berkembang dengan cara kerjasama antar lembaga pendidikan yang sudah tentu memberikan edukasi terhadap pentingnya pendidikan politik agar generasi muda bisa melek politik.

Semua Pimpinan memberikan sambutan terkait dengan kegitan Rapat Koordinasi Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif sambutan terakhir adalah Ketua Bawaslu RI  Abhan, S.H., M.H. sekaligus membuka kegiatan tersebut Ketua Bawaslu RI sekaligus Koordinator Sumber Daya Manusia mengatakan dalam sambutannya “ Pusat Pengawasan Partisipatif memiliki output yang sangat besar pada perkembangan demokrasi di Indonesia dan juga sebagai indeks demokrasi  di Indonesia meskipun dari data Bawaslu pelanggaran masih saja terjadi disetiap Pemilu maupun pemilihan salah satunya adalah soal money politik kalau melihat laporan tersebut Temuan dan Laporan lebih tinggi temuan praktek money politik dilakukan oleh masyarakat itu sendiri selain dari pasangan calon/calon, tim sukses, tim kampanye dll, padahal Bawaslu mengedepankan masyarakat dalam membantu pengawasan sebagaimana tercermin di slogan Bawaslu, ”Bersama rakyat Awasli Pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu” ada beberapa indikator yang menyebabkan money politik itu terjadi Budaya, Ekonomi, yang sudah menjadi tradisi jika musim pemilu/pemilihan diselenggarakan maka saya berpesan Pilihlah Pemimpin tanpa melalui transaksi (Money Politik), selain hal terkait money politik ketua Bawaslu juga menyampaikan bahwa pada tahun 2022 Bawaslu Provinsi Bawaslu Kab/Kota akan disekolahkan dalam bentuk Raker, Rakernis dan Pusdiklat Pengawasan,

Kegiatan Rapat Koordinasi Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang diselenggarakan selama  2 hari kedepan rsmi dibuka oleh Ketua Bawaslu RI ditandai dengan Pemukulan Gong sebanyak 3kali acara pembukaan berakhir pada pukul 22.00 Wib.(*)

Penulis & Foto : Ardiansyah